Anggaran Retreat 345 Kepala Sekolah di Malang Rp 300 Juta, Prioritas Siswa Miskin Disorot

NARATIVE.ID, Malang, – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar retreat bagi 345 kepala sekolah SD dan SMP dengan anggaran sekitar Rp 300 juta menuai kritik. Penggunaan anggaran tersebut dipertanyakan karena dinilai perlu dibandingkan dengan kebutuhan pendidikan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh siswa.

Kritik itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo, Jumat (9/10/2026). Dia mengusulkan agar dana yang disiapkan untuk kegiatan tersebut dipertimbangkan kembali dan diprioritaskan bagi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama siswa dari keluarga kurang mampu.

"Saya menyarankan agar dana ratusan juta rupiah itu dialihkan untuk program yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dunia pendidikan," ujar Danny.

Menurut Danny, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa yang membutuhkan bantuan biaya maupun perlengkapan sekolah. Namun, penyaluran bantuan harus didasarkan pada pendataan yang akurat agar tepat sasaran.

Dia juga menyinggung persoalan pengadaan seragam di SMPN 18 Malang sebagai bahan evaluasi dalam menentukan prioritas kebijakan pendidikan. Selain bantuan bagi siswa, Danny mengusulkan agar anggaran dapat dipertimbangkan untuk memberikan penghargaan kepada atlet muda berprestasi asal Kota Malang.

"Sebagai kota pendidikan, menjadi gudangnya para akademis, tanggung jawab moral dan etika pembinaan guru seharusnya bertumpu pada penguatan manajemen internal kepala sekolah, bukan melalui agenda seremonial semacam retreat," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa anggaran retreat bersumber dari APBD Kota Malang dengan nilai sekitar Rp 300 juta.

Kegiatan itu direncanakan berlangsung pada Oktober atau paling lambat November 2026. Disdikbud masih mematangkan lokasi dan teknis pelaksanaan, dengan Islamic Center menjadi salah satu tempat yang dipertimbangkan.

Suwarjana menyebut kegiatan tidak menggunakan konsep menginap karena menyesuaikan anggaran yang tersedia. Materi pembinaan direncanakan menggabungkan kegiatan di kelas dengan aktivitas bernuansa militer.

Rencana tersebut melibatkan 345 kepala sekolah, terdiri atas 225 kepala sekolah negeri dan 120 kepala sekolah swasta. Disdikbud juga menyatakan sosialisasi kepada calon peserta telah dilakukan.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sebelumnya menyampaikan bahwa retreat disiapkan sebagai forum evaluasi dan introspeksi atas berbagai persoalan di lingkungan pendidikan. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi kepala sekolah dalam menjalankan tanggung jawab, khususnya terkait penanganan siswa dan penciptaan lingkungan sekolah yang aman.

Perbedaan penekanan antara tujuan pembinaan kepala sekolah dan usulan pengalihan anggaran kini menempatkan efektivitas program sebagai persoalan utama.

Publikasi rencana kegiatan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai indikator keberhasilan retreat, hasil konkret yang akan dicapai, serta manfaatnya terhadap kualitas layanan pendidikan.

Pemkot Malang perlu menjelaskan sasaran pembinaan, rincian penggunaan anggaran, dan mekanisme evaluasi setelah kegiatan berlangsung. Dengan demikian, manfaat program dapat diukur secara transparan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Di tengah kebutuhan pendidikan yang beragam, penggunaan APBD tidak hanya perlu memenuhi tujuan kegiatan, tetapi juga harus menunjukkan hasil yang jelas bagi sekolah, guru, dan siswa.