320 Gerai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Malang Terbangun, 70 Desa Masih Terkendala Lahan

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, Tito Fibrianto, mengatakan kendala pembangunan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tanah, tetapi juga akses menuju lokasi dan kecukupan luas lahan.

“Ada desa yang tidak memiliki tanah kas desa (TKD), ada desa punya TKD tapi tidak ada akses jalan. Terus ada aset, tetapi luasannya tidak mencukupi,” kata Tito saat dikonfirmasi, Sabtu (10/10/2026).

Dari 70 desa/kelurahan yang belum memulai pembangunan, enam di antaranya masih menunggu perizinan Gubernur Jawa Timur. Lahan yang direncanakan untuk pembangunan gerai tersebut merupakan milik Perhutani sehingga membutuhkan persetujuan penggunaan.

Tito menegaskan, pembangunan KDKMP harus memanfaatkan lahan resmi milik desa. Pemerintah tidak memperbolehkan penggunaan skema sewa atas tanah milik pribadi untuk pembangunan gerai tersebut.

Di sisi lain, penyelesaian pembangunan fisik juga harus diikuti proses administrasi sebelum bangunan diserahkan kepada pemerintah desa atau kelurahan.

Penyerahan bangunan dari PT Agrinas masih menunggu tahapan verifikasi dan validasi (verval). Setelah proses tersebut rampung, penyerahan akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara serah terima (BAST) serta penginputan administrasi secara digital.

Sementara itu, Komandan Kodim 0818/Malang-Batu Letkol Czi Bayu Nugroho menyebut pembangunan KDKMP di wilayah teritorial Kabupaten Malang dan Kota Batu juga masih berlangsung.

Dari total 414 desa/kelurahan di kedua wilayah tersebut, sebanyak 350 unit KDKMP telah terbangun. Namun, baru 326 unit yang selesai, sedangkan 24 lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Bayu menyebut keterbatasan tenaga kerja menjadi salah satu hambatan pembangunan. Selain itu, tingginya curah hujan pada awal tahun turut memengaruhi kelancaran pekerjaan di lapangan.

Capaian pembangunan tersebut menunjukkan sebagian besar gerai KDKMP di Kabupaten Malang telah memasuki tahap pembangunan atau penyelesaian. Namun, persoalan ketersediaan lahan, perizinan, dan penyelesaian administrasi masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan agar program tersebut dapat menjangkau seluruh desa dan kelurahan.