Trans Jatim Malang Raya Diminta Tak Sekadar Kejar Operasional, Sosialisasi ke Sopir Angkot Harus Masif

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menilai sosialisasi menjadi kunci agar kehadiran Trans Jatim tidak memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku transportasi konvensional.

“Belum semuanya setuju. Yang tidak setuju itu karena belum paham. Sosialisasinya belum dilakukan, mereka sudah punya persepsi sendiri,” ujar Dewanti, Kamis (9/10/2025).

Menurut mantan Wali Kota Batu tersebut, Trans Jatim seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari sistem transportasi publik yang saling melengkapi. Karena itu, kekhawatiran bahwa kehadiran bus tersebut akan mematikan mata pencaharian sopir angkot perlu dijawab melalui dialog dan penataan trayek.

Dewanti mengatakan, pembahasan antara Dinas Perhubungan Jatim, sopir angkot dan masyarakat harus terus dilakukan sebelum koridor Malang Raya benar-benar dijalankan.

“InsyaAllah setelah pertemuan beberapa waktu lalu, sudah ada titik temu. Kami minta Dishub Jatim terus turun ke lapangan untuk menjelaskan program ini, biar masyarakat dan para sopir paham betul,” tegasnya.

Ia menyebut rute Trans Jatim masih dapat mengalami penyesuaian. Penataan jalur, menurutnya, harus menghasilkan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak.

“Rute yang akan dilalui bisa berubah sampai ada titik temu yang win-win solution. Setelah itu baru dijalankan,” katanya.

Dewanti melihat kebutuhan transportasi publik di Malang Raya cukup besar. Selain masyarakat umum, layanan tersebut dinilai berpotensi menjadi pilihan bagi mahasiswa dan wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi.

Ia menyoroti tingginya jumlah mahasiswa baru yang datang ke Malang Raya setiap tahun. Menurutnya, keberadaan transportasi umum yang murah dan nyaman dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

“Mereka bisa pakai Trans Jatim, jadi lebih hemat dan aman. Begitu juga wisatawan dari luar kota seperti Jakarta, bisa langsung terlayani tanpa keluar biaya transportasi mahal,” jelasnya.

Kebijakan subsidi tarif juga mendapat apresiasi. Dewanti menilai tarif Rp5 ribu sekali perjalanan memberikan akses transportasi yang relatif terjangkau bagi masyarakat, terlebih dengan fasilitas bus berpendingin udara dan sistem pembayaran non-tunai.

“Kalau masuk hitungan, Rp5 ribu jelas nggak nutup biaya operasional. Tapi ini kan program pelayanan publik. Dampaknya besar, bisa memutar ekonomi dan membantu masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dewanti, subsidi tidak harus dipandang sebagai beban permanen. Jika layanan telah berjalan efektif dan masyarakat semakin bergantung pada transportasi publik, subsidi dapat dievaluasi secara bertahap.

“Kalau sudah benar-benar memberikan manfaat dan dibutuhkan keberadaannya, secara bertahap subsidi akan dihilangkan,” katanya.

Pengembangan Trans Jatim sendiri telah berlangsung sejak layanan tersebut diluncurkan pada 2022. Hingga awal 2025, enam koridor telah beroperasi.

Data Dinas Perhubungan Jawa Timur mencatat jumlah penumpang mencapai sekitar 1,6 juta orang pada Januari-Maret 2025. Koridor I Sidoarjo-Surabaya-Gresik menjadi layanan dengan jumlah penumpang tertinggi, yakni 627.946 orang.

Koridor II Mojokerto-Surabaya dan Koridor IV Gresik-Lamongan juga mencatat jumlah penumpang lebih dari 200 ribu orang. Sementara Koridor III Mojokerto-Gresik dan Koridor V Surabaya-Bangkalan memperluas konektivitas transportasi lintas wilayah.

Pengoperasian Koridor VI Sidoarjo-Mojokerto pada pertengahan 2025 kemudian memperluas jaringan Trans Jatim. Pengembangan jaringan tersebut menjadi pijakan untuk memperluas layanan menuju wilayah lain, termasuk Pasuruan, Jombang hingga Malang Raya.

Bagi Dewanti, tingginya penggunaan Trans Jatim menunjukkan adanya kebutuhan terhadap angkutan umum yang nyaman, terjangkau dan memiliki konektivitas antardaerah.

Ia menilai peralihan sebagian masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum juga berpotensi membantu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus emisi kendaraan bermotor.

“Kalau masyarakat sudah mulai terbiasa naik angkutan umum yang nyaman, bersih, dan murah, otomatis lalu lintas lebih lancar dan lingkungan juga lebih sehat,” ujarnya.

Karena itu, Dewanti berharap pengoperasian koridor Malang Raya tidak hanya dilihat sebagai penambahan armada baru. Pemerintah perlu membangun sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan pengguna transportasi publik sekaligus menjaga keberlangsungan pengemudi angkot.

“Ini bukan soal siapa yang kalah atau menang. Tapi bagaimana kita sama-sama maju, membangun sistem transportasi yang lebih baik untuk warga,” pungkasnya.